Jakarta, KILASNESIA — Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Suyudi Ario Seto membongkar langkah hukum serta kronologi penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam pengusutan kasus yang melibatkan petinggi Korps Bhayangkara ini, penyidik Polri turut menggeledah kediaman tersangka Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Hal tersebut dipaparkan langsung oleh Jenderal Suyudi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Rapat yang membahas pengusutan kasus ini dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman.

Menurut Suyudi, laporan polisi terkait dugaan penyadapan tersebut resmi terbit pada 31 Oktober 2026. Penyidik langsung bergerak cepat memeriksa enam orang saksi dan empat orang ahli, serta menggelar perkara hingga kasus ini resmi naik ke tahap penyidikan pada 1 November 2026.

"Polri kemudian melakukan penyitaan barang bukti serta gelar perkara penetapan tersangka Irjen Ahrie Sonta (AS) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH). Di hari yang sama, Polri juga melakukan penangkapan terhadap AS," ujar Suyudi di hadapan anggota dewan, dikutip dari laporan resmi.

Kronologi Penangkapan hingga Penggeledahan

Jenderal Suyudi membeberkan rangkaian tindakan tegas penyidik sepanjang awal November 2026 hingga menyeret empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka. Pada 2-3 November 2026, penyidik resmi menahan Irjen Ahrie Sonta (AS) dan memeriksa Irjen Eko Hadi Santoso (EH). Pemeriksaan terhadap EH pada 3 November langsung dilanjutkan dengan gelar perkara penetapan Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) sebagai tersangka.

Kemudian pada 4-5 November 2026, Polri menangkap dan menahan Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada 4 November. Keesokan harinya, penyidik menggelar ekspos perkara bersama Kejaksaan Agung RI, menggeledah kediaman Jenderal LSP, sekaligus menetapkan Irjen Slamet Riyanto sebagai tersangka. Hingga berita ini diturunkan, penyidikan masih terus berlanjut dan penyidik mendalami peran masing-masing tersangka.

Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto ini menjadi sorotan publik karena melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri. Kapolri menegaskan bahwa proses hukum akan berjalan transparan dan akuntabel. "Kami berkomitmen menuntaskan kasus ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujar Suyudi dalam RDP tersebut.

Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak tersangka atau kuasa hukumnya. Polri mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada penyidik. Sesuai asas praduga tak bersalah, para tersangka masih dianggap tidak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.