JAKARTA, KILASNESIA — Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim merespons putusan majelis hakim yang menolak eksepsinya dalam perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA). Silmy menilai perkara yang menjeratnya sebagai bentuk kriminalisasi dan menegaskan bahwa tuduhan pemerasan terhadap seorang wakil menteri merupakan hal yang terlalu dipaksakan.
"Bagaimana seorang dirjen atau wamen itu melakukan pemerasan? Itu kan suatu hal yang rasanya terlalu dipaksakan," kata Silmy dalam keterangan tertulis, Kamis (12/11). Meski demikian, ia menyatakan siap menerima putusan sela dan akan meluruskan semua tuduhan pada pokok perkara. "Apa pun keputusannya, kita harus siap. Ini perlu kita buktikan, kita luruskan dalam sidang pokok perkara," ujarnya.
Dalam perkara ini, Silmy Karim didakwa melakukan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal WNA sebesar Rp168,9 miliar. Ia juga didakwa menerima gratifikasi berupa uang tunai Rp2,5 miliar dan saham senilai Rp31 miliar. Dakwaan tersebut dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Majelis hakim pada Kamis (12/11) membacakan putusan sela atas eksepsi Silmy. Majelis menolak eksepsi seluruhnya, menyatakan surat dakwaan sah, dan memerintahkan JPU KPK melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Putusan ini menjadi pijakan bagi proses hukum selanjutnya, di mana Silmy akan menghadapi pemeriksaan mendalam atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya.
Silmy secara tegas menolak tuduhan bahwa dirinya memerintahkan, mengatur, atau memaksakan pungutan. Ia menjelaskan bahwa aplikasi Molina dibuat untuk menghindarkan pertemuan langsung antara pemohon dan petugas, sehingga pemohon dapat dilayani secara daring dari mana pun, baik di Indonesia maupun luar negeri. Menurutnya, surat dakwaan justru mengakui bahwa aplikasi Molina bertujuan mencegah biaya di luar penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
"Itu merupakan satu hal yang belum pernah dilakukan," ujarnya. Silmy memaparkan bahwa digitalisasi imigrasi merupakan contoh nyata sistem pemerintahan berbasis elektronik yang tidak dimiliki kementerian atau lembaga lain dan melibatkan jutaan pemohon. Selain Molina, ia menyebut perluasan autogate dari 17 menjadi 173 unit, perluasan layanan paspor elektronik dari 52 menjadi seluruh 126 kantor imigrasi, serta penyempurnaan aplikasi M-Paspor untuk mengurangi peran calo.
"Yang menginisiasi, yang mengeluarkan kebijakan, yang memastikan kebijakan itu berjalan, malah dikriminalisasi," tegas Silmy. Ia menegaskan bahwa kebijakan digitalisasi yang ia canangkan justru bertujuan untuk transparansi dan efisiensi layanan, bukan untuk kepentingan pribadi.
Dalam perkara ini, Silmy didakwa bersama sejumlah pejabat imigrasi lainnya, yaitu Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi periode 2024-2025 Saffar Muhammad Godam; Direktur Izin Tinggal Jaya Saputra; Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo dan Tessar Bayu Setyaji; Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Juniadi Sri Priambudi; serta Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Bernardiansyah. Masing-masing dari mereka dilakukan penuntutan secara terpisah.
Hingga berita ini diturunkan, proses hukum masih berlanjut di tahap pokok perkara. Silmy Karim dan tim kuasa hukumnya menyatakan akan membuktikan bahwa tuduhan yang dialamatkan kepadanya tidak memiliki dasar yang kuat. Publik menantikan jalannya persidangan yang diharapkan mengungkap fakta sebenarnya di balik dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.