JAKARTA — Beragam peristiwa hukum terjadi pada Kamis (12/11), mulai dari permintaan Komisi III DPR agar kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto diusut dengan delik tindak pidana makar, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memanggil tiga aparatur sipil negara (ASN) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai saksi.

Dalam rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Gedung DPR, Jakarta, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman meminta kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lain diusut dengan delik tindak pidana makar. Ia menyebut tindakan yang diduga dilakukan oleh perwira tinggi Polri tersebut sebagai "perbuatan menikam dari belakang".

Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa Jenderal LSP diduga sebagai sosok yang memerintahkan penyadapan secara ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto hingga mahasiswa. Selain Jenderal LSP, tiga perwira tinggi Polri lainnya, yakni AS, EH, dan SU, telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan/atau akses ilegal dan/atau penghapusan data elektronik. Penetapan tersangka tersebut masih dalam proses penyidikan lebih lanjut.

KPK Periksa Mantan Deputi dan Tiga ASN BNPB

Di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap PD selaku mantan Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, serta DS, PN, dan EP selaku ASN BNPB. Menurut Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, keempatnya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana siap pakai BNPB untuk penanganan bencana. "KPK menjadwalkan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama PD selaku mantan Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, serta DS, PN, dan EP selaku ASN BNPB," kata Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis.

Sementara itu, jaksa penuntut umum dari KPK akan menghadirkan hampir 200 saksi dalam sidang pemeriksaan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) periode 2024–2026 Silmy Karim. Para saksi tersebut akan diperiksa untuk mendalami peran Silmy lebih lanjut dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing dan penerimaan gratifikasi periode 2021-2026.

Dari ranah Bareskrim Polri, Direktorat Tindak Pidana PPA-PPO berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bermodus pekerja migran Indonesia nonprosedural atau ilegal ke Arab Saudi dengan satu korban meninggal. Polri menegaskan bahwa penempatan pekerja migran secara nonprosedural dapat menempatkan seseorang dalam situasi kerja yang tidak terlindungi, rentan terhadap tekanan dan eksploitasi, dan bahkan dapat berujung pada hilangnya nyawa.

Rangkaian peristiwa hukum ini menunjukkan perhatian serius aparat penegak hukum terhadap dugaan pelanggaran di berbagai sektor, mulai dari keamanan negara, korupsi dana bencana, hingga perlindungan pekerja migran. Seluruh proses hukum yang berjalan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah, dan para pihak yang disebutkan masih berhak membela diri sebelum adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.