JAKARTA, KILASNESIA — Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) membuka peluang memberikan pelindungan kepada pihak yang mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) atau saksi pelaku dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Perkara ini menyeret eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah jenderal lainnya sebagai tersangka.
Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menyatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima permohonan pelindungan dari pihak yang berstatus sebagai justice collaborator. Meski demikian, lembaga itu tetap membuka kemungkinan menerima permohonan dari pihak dengan status berbeda seiring perkembangan penanganan perkara.
"Sejauh ini, delapan permohonan yang kami terima seluruhnya berstatus sebagai saksi. Belum ada pengajuan permohonan dari pihak yang mengajukan diri sebagai justice collaborator," kata Sri dalam keterangannya, Kamis (12/11).
Delapan Permohonan Sedang Ditelaah
Sri menuturkan, LPSK telah menerima delapan permohonan pelindungan terkait perkara tersebut. Seluruh pemohon masih berstatus sebagai saksi. Saat ini LPSK masih menelaah kedelapan permohonan itu dan berkoordinasi dengan penyidik untuk memperoleh informasi lebih lanjut serta mendalami kebutuhan pelindungan para pemohon.
Dalam proses penelaahan, LPSK mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, hingga situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban. Pertimbangan tersebut mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.
Sebelumnya, LPSK kembali menerima dua pengajuan perlindungan terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dengan penambahan tersebut, total ada delapan orang yang mengajukan perlindungan kepada LPSK dalam perkara ini.
"Intinya sudah ada penambahan dua dari enam (yang terakhir), sudah, itu aja," ucap Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin di Polda Metro Jaya, Rabu (11/11).
Empat Jenderal Ditetapkan Tersangka
Bareskrim Polri telah menetapkan total empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Para tersangka merupakan eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal Listyo Sigit Prabowo; Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution; eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso; dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Para tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 KUHP ayat 1 dan 2 dan/atau Pasal 32 ayat 1 UU ITE. Proses hukum masih berjalan dan penyidik terus mendalami perkara. LPSK menyatakan akan terus mengikuti perkembangan penanganan perkara, termasuk mengantisipasi kemungkinan bertambahnya permohonan pelindungan dari saksi maupun pihak lain dengan status berbeda.
Pembukaan peluang bagi justice collaborator menjadi penting karena status tersebut menuntut syarat dan pertimbangan tersendiri, terutama terkait peran pemohon dalam mengungkap perkara secara signifikan. Hingga kini, belum ada satu pun pemohon yang mengajukan diri dengan status itu.