Sultan Najamuddin Masuk Bursa Cawapres, Serahkan Keputusan ke Prabowo

JAKARTA — Nama Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Bachtiar Najamuddin muncul dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Berdasarkan survei Lembaga Riset Publik (LRP) di klaster pimpinan lembaga negara, Sultan menempati posisi kedua dengan 17,8 persen, di bawah Ketua DPR Puan Maharani yang meraih 21,4 persen, dan di atas Ketua MPR Ahmad Muzani dengan 14,2 persen.

Menanggapi hal tersebut, Sultan Najamuddin tidak ingin berspekulasi. Ia mengembalikan seluruh keputusan kepada Presiden Prabowo Subianto. "Terkait dengan itu apa pun yang diputuskan oleh Bapak Presiden, siapa pun wajib mendukung karena ini domainnya Pak Presiden," kata Sultan di Jakarta, Sabtu (13/11/2026).

Ia menegaskan posisi DPD sebagai lembaga negara yang wajib mendukung keputusan presiden. "Posisi DPD, apa pun, kapan pun, siapa pun yang akan diusulkan oleh Bapak Presiden, DPD wajib hukumnya menyukseskan itu," tambahnya.

Fokus Stabilitas Pemerintahan

Saat ditanya soal dirinya yang masuk bursa, Sultan hanya menjawab singkat. Baginya, pergantian wakil presiden bukan sekadar soal siapa yang mengisi kursi kosong, tetapi memastikan sisa tiga tahun pemerintahan Prabowo tidak habis untuk kegaduhan politik.

"Harapan kita, sisa 3 tahun ke depan, DPD dan seluruh komponen bangsa mendukung penuh agenda-agenda Pak Presiden kita dengan Wapres ke depan terpilih, sehingga ke depan bangsa ini betul-betul bisa membangun dengan cepat," ujar Sultan.

Pernyataan tersebut menegaskan sikap DPD yang menempatkan kepentingan stabilitas nasional di atas dinamika politik praktis. Sultan juga menekankan bahwa seluruh komponen bangsa perlu bersatu mendukung agenda pembangunan yang telah ditetapkan presiden.

Survei LRP menempatkan tiga nama pimpinan lembaga negara dalam bursa cawapres pengganti Gibran. Puan Maharani memimpin dengan 21,4 persen, disusul Sultan Najamuddin 17,8 persen, dan Ahmad Muzani 14,2 persen. Namun, hingga kini belum ada keputusan resmi dari Presiden Prabowo mengenai siapa yang akan mendampinginya hingga akhir masa jabatan.

Dinamika bursa cawapres ini menjadi perhatian publik nasional, terutama menjelang penetapan resmi oleh pemerintah. DPD menegaskan tidak akan mencampuri hak prerogatif presiden dan memilih fokus pada tugas konstitusional lembaga.