MEDAN — Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR dan Presiden RI Prabowo Subianto pada Kamis (12/11). Langkah itu diambil sehari setelah lebih dari seratus anggota DPR dari 8 fraksi meneken usulan hak menyampaikan pendapat (HMP) untuk memakzulkan Gibran.
Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDIP Provinsi Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, menilai pengunduran diri Gibran kepada MPR RI merupakan siasat untuk menghindari pemakzulan. Menurutnya, proses konstitusional di DPR harus tetap berjalan meski Gibran telah mengajukan mundur.
"Akan tetapi HMP DPR RI yang telah dilakukan harus tetap dilanjutkan hingga Sidang Istimewa MPR RI sehingga Gibran tidak mengundurkan diri, tetapi diberhentikan (dimakzulkan)," kata Sutrisno kepada wartawan, Kamis siang.
Sutrisno menambahkan, pengunduran diri sah secara konstitusional dan merupakan hak wakil presiden yang dijamin konstitusi. Namun, alasan pengunduran diri harus disertai penjelasan yang jelas, rinci, dan detail sehingga mudah dipahami publik.
Ia menyoroti jika alasan pengunduran diri Gibran terkait fakta persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang tidak ditemukannya dokumen ijazah SMA atau yang setara, serta putusan Mahkamah Agung (MA) tentang tidak sahnya Surat Keterangan (Suket) pengganti ijazah yang dilampirkan Gibran dalam dokumen pendaftaran calon wakil presiden. Menurutnya, hal itu menjadi persoalan hukum serius.
Dokumen tersebut, lanjut Sutrisno, dapat dijadikan bukti dalam pembuatan laporan polisi tentang syarat yang tidak terpenuhi sejak pendaftaran di KPU. Ia juga menegaskan rencana pengunduran diri Gibran tidak mengubah proses konstitusional HMP di DPR RI.
PDIP Sumut menilai alasan pengunduran diri Gibran merupakan persoalan hukum, bukan karena tidak mampu menjalankan tugas, sakit, atau berhalangan tetap. Oleh karena itu, permohonan pengunduran diri Gibran tidak dapat dijadikan alasan memberhentikannya dari jabatan wakil presiden hingga pertanggungjawaban hukum selesai.
"Karena Gibran yang meminta mundur, maka Gibran harus segera melepaskan semua hal yang terkait fasilitas dirinya sebagai wapres dengan tidak lagi menggunakan kendaraan dengan plat nomor RI 2, segera tinggalkan rumah jabatan atau rumah dinas dan seluruh fasilitas lain yang selama ini melekat dalam dirinya dan keluarganya," paparnya.
Sebelumnya, Gibran tersudut karena putusan MK dan MA soal ijazah atau dokumen setara pendidikan SMA sederajat. MK menyatakan tidak menemukan keberadaan bukti dokumen tersebut. Pertimbangan MK itu kemudian dipakai MA untuk mengabulkan kasasi yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang dipakai Gibran sebagai syarat calon di Pilpres 2024. Kemendikdasmen kemudian mengikuti putusan MA dan membatalkan surat Gibran per 11 November.