JAKARTA, KilasNesia — Polemik narasi 'Gibran didzolimi' kembali mencuat ke permukaan. Isu ini mencuat setelah pengacara Ade Darmawan menuding hukum di Indonesia telah dipolitisasi dan mengklaim Gibran telah 'didzolimi' (Rabu, 18/12/2024). Pernyataan tersebut langsung memicu reaksi dari Partai Golkar dan PDIP yang saling memberikan tanggapan.
Menanggapi hal itu, Partai Golkar angkat bicara soal posisi Gibran. Sekretaris Jenderal Golkar, Muhammad Sarmuji, membantah narasi yang menyebut Gibran sengaja diposisikan untuk diuntungkan. Menurutnya, posisi Gibran sebagai Wakil Presiden terpilih adalah hasil dari proses demokrasi yang sah dan bukan karena rekayasa. Sementara itu, PDIP menyinggung soal narasi 'dizalimi' yang justru dianggap sebagai upaya membangun opini publik.
Kronologi bermula dari pernyataan Ade Darmawan yang menilai ada politisasi hukum dalam kasus yang melibatkan Gibran. Ia menyebut Gibran sebagai pihak yang 'didzolimi' atau dizalimi. Pernyataan ini kemudian dikaitkan dengan isu pemecatan Gibran dari PDIP. Menanggapi hal itu, Gibran sendiri sempat angkat bicara. Ia menegaskan tidak akan membuat narasi 'dizalimi' jika memang dipecat oleh PDIP. 'Saya tidak akan membuat narasi seperti itu,' ujar Gibran dalam keterangannya di Solo, beberapa waktu lalu.
Di sisi lain, PDIP melalui juru bicaranya, Chico Hakim, menyindir pihak-pihak yang kini ramai membicarakan narasi 'dizalimi'. Ia membandingkan dengan sikap Amien Rais yang dulu juga menyuarakan hal serupa terhadap rezim Jokowi. 'Kenapa dulu berbeda?' ujar Chico singkat. Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Ade Darmawan terkait reaksi yang muncul.
Situasi terkini, publik diimbau untuk tidak terprovokasi oleh narasi yang belum terbukti kebenarannya. KilasNesia akan terus memantau perkembangan isu ini dari sumber-sumber terpercaya. Masyarakat diharapkan mengedepankan literasi digital dan tidak menyebarkan spekulasi liar terkait polemik ini.