JAKARTA, KILASNESIA — Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) RI menuai beragam respons dari masyarakat. Sejumlah warga yang ditemui di Jakarta menilai, mundurnya Gibran tidak serta-merta menjamin kondisi Indonesia menjadi lebih baik. Mereka justru mempertanyakan dampak pergantian tersebut, terutama terhadap kondisi ekonomi dan kehidupan masyarakat sehari-hari.
Salah satunya Sintia, seorang karyawan swasta. Ia mengaku menyayangkan jika Gibran benar-benar mundur dari kursi orang nomor dua di Indonesia. Terlebih, jika keputusan tersebut hanya dipicu oleh persoalan ijazah. "Menurut saya sangat disayangkan ya Wapres mundur, kalau benar cuma karena ijazah saja," kata Sintia saat ditemui di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Sintia, mundurnya Gibran berpotensi membawa dampak terhadap berbagai sektor, terutama ekonomi. Ia juga menilai selama dua tahun pemerintahan berjalan, Gibran telah menunjukkan kinerja dengan turun langsung ke berbagai daerah untuk melihat persoalan masyarakat. "Karena mundurnya beliau pasti akan berdampak pada banyak hal, terutama sektor ekonomi," ujarnya.
"Di sisi lain, yang saya lihat beliau kerja kok selama dua tahun pemerintahan, turun ke pelosok-pelosok negeri, buat tahu kendala yang dialami warga langsung di lapangan dan lain sebagainya," lanjut dia.
Sintia juga menilai belum tentu sosok yang menggantikan Gibran memiliki kinerja lebih baik. Menurutnya, Gibran memiliki keunggulan sebagai sosok muda yang dinilai mempunyai gagasan. "Belum tentu juga penggantinya akan lebih baik dari beliau yang anak muda, punya gagasan," sebut Sintia.
Lebih lanjut, ia menilai jika persoalan ijazah memang terbukti menjadi masalah, pihak yang bertanggung jawab tidak seharusnya hanya Gibran. Ia turut menyinggung peran Presiden Prabowo Subianto serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses pencalonan dan pemeriksaan administrasi.
Respons beragam ini mencerminkan bahwa isu pergantian Wakil Presiden bukan sekadar persoalan politik elit, melainkan menyentuh langsung kekhawatiran masyarakat akan stabilitas ekonomi dan keberlanjutan program pemerintahan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi lebih lanjut mengenai proses pergantian jabatan tersebut.