JAKARTA — Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Pendidikan DKI Jakarta memastikan Program 20 Madrasah Swasta Gratis terealisasi secara tepat sasaran pada 2027. Dorongan ini muncul dalam Rapat Kerja Komisi E DPRD DKI Jakarta yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027 pada Selasa (10/11).
Koordinator Komisi E yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rany Mauliani, menilai program tersebut memerlukan dukungan regulasi yang jelas. Menurutnya, madrasah berada di bawah naungan yayasan dan Kementerian Agama sehingga mekanisme pengelolaannya berbeda dengan sekolah swasta umum. "Kalau ini sudah dikasih gratis, juga harus bikin secara regulasi yang bisa kami pantau," kata Rany dalam keterangannya yang diterima, Rabu (11/11).
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi E DPRD DKI M. Subki menyambut baik rencana pemberian hibah kepada madrasah. Subki menilai kebijakan tersebut sebagai upaya memperluas akses pendidikan yang berkeadilan di Jakarta. Dukungan ini menegaskan komitmen DPRD DKI terhadap pemerataan layanan pendidikan, khususnya bagi peserta didik di madrasah swasta.
Regulasi dan Pengawasan Jadi Sorotan
Rany Mauliani menekankan pentingnya regulasi yang dapat dipantau agar penyaluran dana hibah tidak menimbulkan pungutan tambahan oleh pihak sekolah maupun yayasan. Ia berharap peserta didik benar-benar merasakan manfaat program tersebut tanpa dibebani biaya lain. Dengan demikian, program 20 Madrasah Swasta Gratis tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat.
Pembahasan dalam rapat kerja tersebut menjadi bagian dari proses penyusunan APBD 2027. DPRD DKI Jakarta ingin memastikan alokasi dana hibah bagi madrasah swasta memiliki dasar hukum dan mekanisme pengawasan yang kuat. Hal ini penting mengingat karakteristik madrasah yang berbeda dari sekolah swasta umum, terutama dalam hal tata kelola yayasan dan keterkaitan dengan Kementerian Agama.
Harapan Pendidikan Berkeadilan
Melalui program ini, DPRD DKI berharap akses pendidikan yang berkeadilan di Jakarta semakin terbuka. Masyarakat, khususnya orang tua siswa madrasah, diharapkan tidak lagi menghadapi pungutan tambahan yang memberatkan. Dukungan regulasi yang jelas akan menjadi kunci agar kebijakan berjalan transparan dan akuntabel.
Dinas Pendidikan DKI Jakarta kini memiliki tugas memastikan realisasi program tepat sasaran pada 2027. Pengawasan dari DPRD akan menjadi bagian penting dalam mengawal implementasi dana hibah tersebut. Dengan begitu, Program 20 Madrasah Swasta Gratis dapat menjadi contoh kebijakan pendidikan inklusif yang berpihak pada warga Jakarta.