Spanduk 'Hutan Bukan Milik Oligarki' Mewarnai Aksi Massa di Jakarta

JAKARTA, KilasNesia — Gelombang unjuk rasa kembali terjadi di Jakarta. Massa aksi yang terdiri dari mahasiswa dan elemen masyarakat membentangkan spanduk raksasa bertuliskan 'Hutan Bukan Milik Oligarki' di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, pada hari ini. Aksi tersebut sempat tertahan blokade aparat keamanan di Jalan Sudirman sebelum akhirnya massa membubarkan diri secara damai.

Peristiwa ini menjadi sorotan publik lantaran spanduk yang dibentangkan menyuarakan penolakan terhadap penguasaan sumber daya hutan oleh segelintir kelompok oligarki. Massa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan sejumlah organisasi masyarakat sipil menuntut transparansi pengelolaan hutan dan keadilan bagi masyarakat adat. Aksi berlangsung tertib namun sempat menimbulkan kemacetan di ruas jalan protokol.

Kronologi kejadian bermula saat massa berkumpul di kawasan Thamrin sejak pagi. Mereka membentangkan spanduk besar dan menyuarakan orasi. Namun, saat hendak bergerak menuju titik akhir, massa tertahan blokade aparat di Jalan Sudirman. Aparat keamanan berjaga ketat untuk mencegah massa melintas. Setelah beberapa jam, massa memilih membubarkan diri secara mandiri tanpa insiden benturan fisik.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Gede Pasek, turut memberikan komentar terkait isu oligarki. Ia menegaskan bahwa republik ini bukan milik oligarki dan kekuasaan bukan warisan keluarga. "Republik ini bukan milik oligarki, kekuasaan bukan warisan keluarga!" tegas Gede Pasek dalam pernyataannya, seperti dikutip dari Suara.com. Pernyataan ini memperkuat narasi bahwa kekuasaan harus dikembalikan kepada rakyat dan tidak boleh dikuasai oleh kelompok tertentu.

Hingga berita ini diturunkan, situasi di kawasan Thamrin dan Sudirman berangsur kondusif. Massa telah membubarkan diri dan lalu lintas kembali normal. KilasNesia mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Aksi damai adalah hak setiap warga negara, namun kepentingan publik tetap harus diutamakan.