Ratusan pabrik garmen di Bangladesh ditutup secara massal pada Kamis (12/11/2026) akibat aksi mogok kerja yang berlangsung sejak Oktober. Para pekerja di zona industri utama Gazipur, Ashulia, dan Savar tetap datang ke pabrik namun menolak bekerja, lalu berusaha turun ke jalan untuk berdemonstrasi. Aparat kepolisian langsung memblokir aksi mereka dengan barikade. Penutupan massal ini memicu ancaman penahanan gaji dari pihak pengusaha.
Berdasarkan laporan resmi yang dikutip dari kantor berita AFP, kerusuhan yang dimulai sejak Oktober ini mengancam keberlangsungan industri bernilai US$38 miliar atau setara Rp684 triliun per tahun. Sektor vital yang menyumbang empat perlima dari pendapatan ekspor negara ini mempekerjakan lebih dari empat juta orang. Bangladesh berpenduduk 170 juta jiwa dan merupakan pengekspor garmen terbesar kedua di dunia setelah China, yang menyuplai merek fesyen internasional.
Pengusaha Serukan Ketenangan
Asosiasi Produsen dan Eksportir Garmen Bangladesh (BGMEA) langsung menyerukan ketenangan di tengah negosiasi yang terus berlanjut. Mantan Direktur BGMEA Mohiuddin Rubel menyoroti dampak buruk dari kekacauan yang menghantam industri garmen ini. Ia mengingatkan bahwa krisis berkepanjangan dapat membuat pembeli mulai mempertanyakan kredibilitas keamanan rantai pasok negara tersebut.
"Gangguan ini merugikan semua orang. Bisnis kehilangan uang, pekerja kehilangan hari kerja, ekonomi terpukul, dan kerusakan itu sulit untuk diperbaiki," papar Mohiuddin Rubel dalam pernyataan resminya.
Dewan pengupahan garmen sebenarnya telah sepakat pada 4 November untuk menaikkan upah minimum usai diprotes berhari-hari. Kesepakatan krusial tersebut sempat meredakan ketegangan dan membuat operasional pabrik kembali berjalan normal. Namun, besaran upah baru tersebut baru akan diumumkan pada bulan Desember dan mulai berlaku efektif pada Januari. Hal ini meninggalkan ketidakpastian besar di kalangan pekerja mengenai kepastian lonjakan nominal gaji mereka.
Para pekerja menuntut kenaikan upah minimum yang signifikan, dengan angka yang beredar di kalangan buruh mencapai Rp4,3 juta per bulan. Hingga berita ini diturunkan, negosiasi antara perwakilan pekerja, pengusaha, dan pemerintah Bangladesh masih terus berlangsung. Situasi di Gazipur, Ashulia, dan Savar masih diawasi ketat aparat kepolisian untuk mencegah meluasnya kerusuhan.