BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan Surat Edaran (SE) tentang larangan penggunaan rokok elektrik atau vape bagi seluruh aparatur pemerintah daerah. Kebijakan ini menyasar Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), PPPK paruh waktu, hingga pegawai non-ASN. Langkah tersebut diambil guna melindungi kesehatan serta mencegah potensi penyalahgunaan perangkat vape sebagai media peredaran narkotika.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat Dedi Supandi mengungkapkan bahwa penerbitan surat edaran tersebut saat ini masih dalam proses. "Yang jelas, kalau pemerintah ataupun lembaga institusi sudah mengatakan melarang, kami pun sebagai ASN pasti melakukan larangan. Sebetulnya rencana surat edaran terkait hal itu sudah diterbitkan," kata Dedi Supandi di Bandung, Kamis (12/11). Pernyataan itu disampaikan usai pemerintah provinsi menggulirkan rencana kebijakan larangan vape bagi aparatur.
Selain menyiapkan SE, Pemprov Jabar akan mengiringi langkah tersebut dengan sosialisasi melalui berbagai media publikasi, termasuk selebaran (flyer) bertajuk "ASN Jawa Barat Tanpa Vape". Sosialisasi ini dinilai penting agar seluruh aparatur memahami aturan dan alasan di balik pelarangan, sehingga kepatuhan dapat terbangun secara sadar.
Menyusul Fatwa MUI
Rencana kebijakan Pemprov Jabar ini digulirkan menyusul terbitnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik/Vape yang ditetapkan pada 6 November 2026. Dalam fatwa tersebut, MUI mengharamkan penggunaan, produksi, hingga perdagangan vape dengan pertimbangan bahaya kesehatan, kerusakan lingkungan, serta potensi penyalahgunaan untuk peredaran narkotika.
Fatwa itu menjadi rujukan moral dan legal bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan internal. Meski demikian, Dedi menegaskan bahwa pertimbangan pelarangan tidak semata-mata berkaitan dengan risiko gangguan kesehatan. Menurutnya, terdapat celah kerawanan perangkat rokok elektrik yang dinilai berpotensi disalahgunakan untuk mengonsumsi atau mengedarkan zat narkotika.
Potensi penyalahgunaan tersebut, lanjut Dedi, dapat merusak kedisiplinan sekaligus keteladanan aparatur. Oleh karena itu, larangan vape bagi ASN di lingkungan Pemprov Jabar dipandang sebagai upaya menjaga integritas dan profesionalisme pegawai. Kebijakan ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari zat adiktif dan narkotika.
Hingga berita ini diturunkan, proses penerbitan Surat Edaran masih berlangsung. Pemprov Jabar belum merinci kapan tepatnya aturan tersebut akan resmi berlaku, namun sosialisasi disebut akan segera dilakukan setelah SE diterbitkan. Langkah ini diharapkan menjadi contoh bagi instansi lain dalam menegakkan aturan serupa.