JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar rapat bersama Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza guna membahas kesiapan Indonesia bergabung dengan blok perdagangan bebas terbesar di kawasan Asia-Pasifik, Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Rapat tersebut berlangsung di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026).
Menurut Airlangga, rapat itu digelar untuk mengecek persiapan pemenuhan syarat keanggotaan Indonesia menjelang pertemuan CPTPP yang dijadwalkan pada 26 November 2026 di Vietnam. Indonesia sendiri telah menerima kuesioner resmi dari Vietnam sebagai bagian dari proses pendaftaran anggota baru.
"Indonesia sebagai salah satu negara yang akan mendaftar di CPTPP, itu sudah mendapatkan questionnaire dari Vietnam. Tadi rapat untuk mengecek posisi seluruh kementerian terhadap questionnaire tersebut," ujar Airlangga saat ditemui di kantornya, Kamis (12/11/2026).
Airlangga menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan dalam CPTPP secara umum sudah pernah disepakati Indonesia dalam berbagai perjanjian internasional lainnya, seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Karena itu, pemerintah hanya memerlukan sejumlah penyesuaian peraturan perundang-undangan untuk memenuhi komitmen dalam CPTPP.
"Nah, kalau posisi itu kita bisa capai, mungkin 60% dari persyaratan sudah kita penuhi dan harapannya Indonesia bisa berproses di CPTPP tersebut," terang Menko Airlangga.
Ia menambahkan, jika Indonesia berhasil masuk ke dalam keanggotaan CPTPP, jangkauan akses pasar ekspor akan jauh lebih luas dan efektif dibandingkan menjalin perjanjian bilateral antarnegara yang memakan waktu panjang. "Karena dengan proses CPTPP tersebut, kita akan membuka akses terhadap Inggris, terhadap Peru, terhadap Meksiko," imbuhnya.
CPTPP merupakan salah satu perjanjian perdagangan bebas berstandar tinggi yang saat ini beranggotakan 12 negara, termasuk Jepang, Kanada, Australia, Inggris, Singapura, dan Meksiko. Secara kolektif, negara-negara anggota CPTPP merepresentasikan kekuatan ekonomi yang signifikan di kawasan Asia-Pasifik.
Dengan langkah ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperluas pasar ekspor nasional melalui integrasi ekonomi regional. Proses pendaftaran Indonesia di CPTPP masih berjalan, dan pemerintah terus melakukan koordinasi lintas kementerian untuk memastikan seluruh persyaratan dapat dipenuhi tepat waktu.