JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra menyatakan sikap menghormati keputusan Gibran Rakabuming Raka yang mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sikap tersebut disampaikan Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, dalam keterangan resmi pada Kamis (12/11), sebagaimana dikutip dari laporan resmi LKBN Antara.
Menurut Sugiat, langkah Gibran meletakkan kepentingan bangsa dan stabilitas pemerintahan jauh di atas ambisi jabatan pribadi. "Partai Gerindra secara kelembagaan menyatakan sikap menghormati sepenuhnya langkah politik yang diambil oleh Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari kursi Wakil Presiden," kata Sugiat.
Wakil Ketua Komisi HAM DPR itu menilai pengunduran diri Gibran sebagai contoh kedewasaan berdemokrasi. "Sejarah hari ini mencatat sebuah contoh kedewasaan berdemokrasi, di mana kepentingan bangsa dan stabilitas pemerintahan diletakkan jauh di atas ambisi jabatan pribadi," imbuhnya.
Jaga Muruah Institusi Kepresidenan
Sugiat menyampaikan rasa hormat partainya atas sikap kesatria dan legawa yang ditunjukkan Gibran. Menurut dia, keputusan mundur tersebut penting untuk menjaga muruah institusi kepresidenan. Ia meyakini langkah itu telah melalui proses perenungan dan pertimbangan matang.
Partai Gerindra, lanjut Sugiat, juga mendukung proses administratif dan tata tertib di MPR RI. Ia menegaskan keputusan Gibran bukan langkah sepihak atau mendadak, melainkan telah dikomunikasikan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan selama 2,5 jam beberapa hari sebelumnya.
"Kami menekankan bahwa langkah ini diambil dengan semangat agar fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak terus terbebani oleh polemik yang ada, sehingga pelayanan publik dan program kerja untuk rakyat tetap berjalan tanpa hambatan," ujarnya.
Kursi Wapres Resmi Kosong
Gibran secara resmi telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan wakil presiden kepada MPR pada Kamis (12/11). Dengan penyerahan surat tersebut, Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan kursi Wapres secara resmi mengalami kekosongan.
"Sejak hari ini maka jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
MPR selanjutnya akan menggelar sidang paripurna untuk memilih satu dari dua kandidat yang diajukan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari. Proses tersebut menjadi tahapan konstitusional menyusul kekosongan jabatan wakil presiden, sejalan dengan tata tertib dan mekanisme yang berlaku di MPR RI.