JAKARTA, KilasNesia - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak penyidik untuk segera usut tuntas kasus dugaan penyadapan yang menargetkan Presiden Prabowo Subianto serta jaringan intelektual di sekelilingnya. Beberapa anggota komisi legislatif, termasuk dari Wantimpres, mengaitkan tindakan tersebut dengan dugaan makar yang mengancam stabilitas negara.
Kepala Bappenas, Bahlil Lahadalia, mengakui sendiri juga telah menjadi sasaran penyadapan dan telah mengajukan laporan kepada Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Dukungan terhadap penegakan hukum dalam kasus ini pula datang dari berbagai fraksi di Senayan serta jaringan media regional, termasuk Lintas 98 Sumut, yang meminta penanganan cepat dan transparan.
Kronologi kasus ini mulai terpampang setelah sejumlah laporan mengenai adanya jaringan penyadapan yang menyusup ke lingkungan presiden. Anggota Wantimpres menekankan agar pemerintah tidak menyikapi secara parsial, melainkan membongkar seluruh jaringan dan aktor intelektual yang diduga berada di baliknya.
Saat ini, Kapolri belum secara rinci mengumumkan tim penyidik yang ditugaskan, namun suara dukungan dari Senayan terus mengalir untuk kepolisian. Masyarakat diimbau untuk tidak menyebarkan informasi tidak terverifikasi dan menunggu hasil resmi penyelidikan dari pihak berwenang.