JAKARTA, KILASNESIA — Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk memilih wakil presiden baru pengganti Gibran Rakabuming Raka dipastikan dipercepat sebelum 5 Desember 2026. Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto menyatakan hasil pembicaraan dengan Presiden Prabowo Subianto menetapkan pelaksanaan paripurna digelar antara 23 November hingga 4 Desember.
"Itu kalau kira-kira kalau dari ngobrol tadi, constraint waktunya kira-kira di 23 November sampai dengan 4 Desember," kata Bambang Pacul, sapaan akrabnya, saat dihubungi, Kamis (12/11).
Menurut Bambang, rentang waktu tersebut dipilih dengan menyesuaikan agenda Presiden Prabowo. Sebab, Presiden dipastikan bakal hadir dalam paripurna tersebut. Kehadiran kepala negara menjadi faktor utama penentuan jadwal agar proses pemilihan berjalan sesuai ketentuan.
Batas Waktu 60 Hari dan Tenggat 10 Januari 2027
Bambang menjelaskan, normalnya MPR sesuai ketentuan memiliki waktu 60 hari untuk menggelar paripurna pemilihan wakil presiden. Jika dihitung berdasarkan surat pengunduran diri Gibran, tenggat waktu tersebut akan jatuh per 10 Januari 2027.
"Selambat-lambatnya 10 Januari 2027 kita sudah punya wapres baru," kata dia.
Meski demikian, Bambang menegaskan pihaknya menyerahkan sepenuhnya keputusan penentuan calon wakil presiden kepada Prabowo. Sesuai ketentuan, hal itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden.
"Pak Presiden kan harus mengajukan dua nama. Kalau dua nama itu enggak dimasukkan oleh presiden ya enggak bisa dipilih. Jadi kata kunci di Presiden," katanya.
Rapat Gabungan dan Tim Verifikasi
MPR RI akan menggelar rapat gabungan pada Jumat (13/11) untuk menentukan jadwal pelaksanaan paripurna. Rapat sekaligus akan membentuk tim verifikasi yang akan memeriksa berkas persyaratan cawapres yang diusulkan Prabowo.
Proses ini menjadi tahapan krusial dalam rangkaian pergantian wakil presiden. Publik menantikan nama yang akan diajukan Presiden Prabowo sebagai calon wakil presiden, mengingat posisi tersebut strategis dalam pemerintahan.
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Surat pengunduran diri tersebut menjadi dasar MPR untuk menggelar paripurna pemilihan wakil presiden baru sesuai amanat konstitusi.
Dengan jadwal yang dipercepat, MPR memastikan transisi kepemimpinan berjalan lancar dan sesuai koridor hukum. Seluruh proses verifikasi dan pemilihan akan dilakukan secara transparan dan akuntabel.