Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan Indonesia belum bisa mengekspor listrik ke Singapura. Pernyataan itu disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/11/2026), saat menjawab pertanyaan mengenai rencana ekspor listrik. Bahlil menegaskan ekspor hanya dapat dilakukan jika harga yang ditawarkan saling menguntungkan dan sesuai perhitungan pemerintah.

Menurut Bahlil, kerja sama ekspor listrik harus didasarkan pada prinsip saling menguntungkan. Jika harga belum cocok, pemerintah tidak akan memaksakan ekspor. Kementerian ESDM telah melakukan perhitungan harga jual listrik yang sesuai dan hasilnya disampaikan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara. Ia meminta Danantara tidak dilobi agar harga ekspor diturunkan.

Bahlil juga menegaskan rencana ekspor tetap dapat berlanjut selama kedua pihak mencapai kesepakatan harga. Namun, jika tidak ada kesepakatan, pemerintah akan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan listrik di dalam negeri. Bagi masyarakat lokal, arah kebijakan ini berarti pasokan listrik domestik tetap menjadi prioritas sebelum energi diekspor.

Indonesia dan Singapura telah menandatangani nota kesepahaman terkait ekspor listrik pada tahun lalu. Pemerintah membuka skema transaksi secara business-to-business, sehingga Danantara maupun pihak swasta dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan asal Singapura. Namun, kemitraan itu harus tetap mengedepankan aspek keekonomian yang kompetitif bagi Indonesia.

Hingga berita ini diturunkan, negosiasi ekspor listrik ke Singapura masih mandek. Bahlil juga menyampaikan hal serupa saat acara Minerba Convex 2026 di Jiexpo, Senin (2/11/2026). Ia mengumumkan Indonesia belum bisa melakukan ekspor listrik ke negara lain karena masih membutuhkan listrik di dalam negeri.

Bahlil menegaskan izin ekspor listrik berasal dari Kementerian ESDM, bukan Danantara. Oleh karena itu, ia meminta Danantara tidak "mempan" dilobi-lobi. Prioritas pemerintah adalah memenuhi kebutuhan listrik dalam negeri sebelum membuka peluang ekspor.

Dengan belum adanya ekspor, pasokan listrik yang ada tetap diarahkan untuk kebutuhan domestik. Ini penting bagi masyarakat, usaha kecil, dan industri lokal yang bergantung pada pasokan listrik stabil. Pemerintah menekankan aspek keekonomian harus menguntungkan Indonesia sebelum transaksi internasional dilakukan.